Halamantoday.com, Pesisir Barat– Pergantian kepemimpinan daerah sering kali membawa harapan baru bagi masyarakat. Namun, bagi kepala daerah yang baru menjabat, kenyataan di lapangan tak selalu sejalan dengan ekspektasi. Banyak dari mereka harus menghadapi warisan kebijakan kepala daerah sebelumnya yang justru menjadi beban berat, terutama dalam hal utang daerah dan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah utang daerah yang menumpuk. Beberapa kepala daerah terdahulu kerap mengambil pinjaman dalam jumlah besar untuk membiayai proyek pembangunan, tanpa perhitungan matang mengenai kemampuan daerah dalam membayar kembali. Akibatnya, kepala daerah baru harus menanggung konsekuensi dari kebijakan tersebut, dengan anggaran yang terbatas tetapi kewajiban utang yang harus tetap dipenuhi.
Di sisi lain, kebijakan rekrutmen PPPK yang tidak terkendali juga menambah persoalan. Banyak daerah mengalami lonjakan jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan kapasitas keuangan daerah. Kondisi ini membuat kepala daerah baru terpaksa mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk membayar gaji pegawai, sehingga dana untuk pembangunan dan pelayanan publik menjadi semakin terbatas.
Persoalan ini semakin diperumit dengan kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Pemangkasan dana alokasi umum dan dana transfer ke daerah membuat pemerintah daerah semakin kesulitan menjalankan program pembangunan. Kombinasi dari utang yang membengkak, belanja pegawai yang tinggi, dan pemotongan anggaran pusat menciptakan tekanan luar biasa bagi kepala daerah baru.
Kepala daerah yang baru menjabat pun dihadapkan pada dilema besar: antara membayar kewajiban yang diwarisi atau menjalankan program yang telah mereka janjikan kepada masyarakat. Banyak program prioritas yang harus tertunda atau bahkan dibatalkan karena keterbatasan anggaran. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa menyebabkan stagnasi pembangunan dan menurunkan kualitas layanan publik.
Pakar ekonomi daerah menilai bahwa salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus memiliki rencana keuangan jangka panjang yang lebih realistis dan tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek jangka pendek yang membebani anggaran di masa depan.
Selain itu, pemerintah pusat juga perlu lebih bijak dalam mengatur kebijakan fiskal yang berkaitan dengan daerah. Pemotongan anggaran seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan setiap daerah agar tidak semakin memperburuk situasi. Insentif bagi daerah yang mampu mengelola keuangan dengan baik juga perlu diterapkan sebagai dorongan bagi tata kelola yang lebih bertanggung jawab.
Penting juga bagi kepala daerah yang sedang menjabat untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan utang dan perekrutan pegawai. Keputusan yang diambil saat ini akan berdampak pada pemerintahan selanjutnya, sehingga perencanaan keuangan yang matang menjadi kunci utama dalam memastikan stabilitas daerah dalam jangka panjang.
Dengan langkah-langkah yang tepat, kepala daerah baru dapat mulai mengurai permasalahan yang diwariskan dan secara bertahap membangun daerah yang lebih stabil secara fiskal. Peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan daerah juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.
Jika tidak ada perubahan dalam pola pengelolaan keuangan daerah, maka siklus beban warisan kebijakan akan terus berulang di setiap pergantian kepala daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan tanpa harus selalu terbebani oleh kesalahan masa lalu. (Red)
