Halamantoday.com, Pesisir Barat– Mayoritas fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.
Pandangan umum fraksi-fraksi ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh 21 dari 24 anggota dewan, Selasa (7/10/2025).
Adapun keempat Ranperda tersebut meliputi. Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, dan
ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh juru bicara A. Zulkifli Rohman, menyatakan dukungan penuh terhadap keempat Ranperda dan menekankan pentingnya sinkronisasi dengan RPJMD serta visi-misi pembangunan daerah.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan digitalisasi arsip untuk meningkatkan pelayanan publik.
Fraksi Amanat Indonesia Raya dibacakan oleh Mutawakil Billah, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen terhadap good governance.
Mereka menekankan pentingnya penempatan SDM yang tepat, optimalisasi lahan pertanian, dan digitalisasi sistem kearsipan untuk menjamin keamanan data.
Fraksi Golkar yang dibacakan Mulyadi menyampaikan, beberapa catatan strategis, antara lain soal efisiensi birokrasi dan peningkatan pelayanan perpajakan. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya pengawasan cadangan pangan, mekanisme verifikasi PSU, serta penguatan SDM di bidang kearsipan.
Fraksi PKB yang dibacakan oleh Edi Yusron, menyetujui pembahasan lanjutan keempat Ranperda, seraya mendorong efisiensi anggaran. Fraksi ini juga mendukung pembentukan Dinas Perpustakaan dan berharap Ranperda dapat menjadi pondasi pelaksanaan RPJMD.
Sementara itu, Fraksi PPP yang dibacakan oleh Sholihan, menilai keempat Ranperda sebagai bentuk reformasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. PPP juga mendorong urban farming sebagai bagian dari ketahanan pangan, serta mendukung penyerahan PSU dan digitalisasi arsip.
Dari seluruh pandangan fraksi, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Pesisir Barat secara umum mendukung langkah Pemerintah Daerah dalam mengajukan keempat Ranperda tersebut.
Dukungan ini disertai dengan berbagai catatan dan masukan konstruktif guna menyempurnakan isi naskah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (Red)
