Home

Kategori

Iklan

Redaksi

Pengadilan Tinggi Kepri Batalkan Putusan PN Karimun Mengenai Sengketa LahanPoros 44,2 Hekta

Halamantoday.com, Pesisir Barat– Kuasa Hukum warga poros Basar Noviardi Sitorus, S.H mengapresiasi Pengadilan Tinggi Kepri yang mengabulkan banding yang diajukannya mewakili 70 warga poros selaku pembanding yang semula digugat oleh PT. Karimun Sejahtera Propertindo mengenai sengketa kepemilikan lahan di Paya Cincin Kelurahan Seri Raya Kabupaten Karimun. Melalui putusan nomor 58/PDT/2025/PT.TPG tanggal 22 Oktober keadilan itu kembali kepada warga dan membatalkan putusan pengadilan negeri TBK no 19/Pdt.G/2024/Pn.Tbk tanggal 4 agustus 2025. Yang memenangkan PT.KSP dan memerintahkan lahan seluas 44,2 Hektar untuk warga kosongkan.

“Alhamdulillah pagi ini Kamis 30 Oktober 2025 kami sudah menerima Relaas pemberitahuan putusan secara resmi dan majelis Hakim Banding sependapat dan mengabulkan memori banding juga eksepsi kami terutama mengenai cacat formiil gugatan yang sebelumnya ditolak oleh Majelis Hakim PN Karimun.  Alhamdulillah keadilan kembali pada jalurnya, dalil dalil bantahan kami terhadap gugatan PT. KSP disetujui dan dikabulkan. Untuk saat ini warga bisa bernafas lega karena putusan kontroversial sebelumnya telah dibatalkan, untuk itu kami akan pantau dalam 14 hari kedepan sesuau ketentuan masih ada tenggang waktu apakah Terbanding semula Penggugat akan mengajukan kasasi atau tidak. (Red)

Pansus DPRD Pesisir Barat Turun ke Lapangan, Uji Temuan LHP BPK pada Proyek Tahun Anggaran 2025

Halamantoday.com, Pesisir Barat- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pesisir Barat turun langsung

Sambut HAN 2026, Jejak KREASI Dorong Pemberitaan Ramah Anak untuk Wujudkan Ruang Digital yang Aman

Halamantoday.com, Pesisir Barat- Ruang digital yang semakin akrab dengan kehidupan anak-anak menghadirkan

Juli 22, 2026

Halamantoday.com, Pesisir Barat- Pimpinan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Home

Redaksi

Daerah

Ekonomi

Hiburan

Hukum

Lifestyle

Olahraga

Pendidikan

Peristiwa

Politik

Otomotif