Halamantoday.com, Pesisir Barat– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Barat, Senin (2/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Jihan meninjau sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik, mulai dari pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, pembangunan kawasan nelayan, stabilitas harga pangan, hingga fasilitas kesehatan.
Agenda pertama berlangsung di Aula Kantor Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, dalam kegiatan Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) 2026. Sekitar 100 penyandang disabilitas menerima manfaat pelayanan sosial tersebut.
Jihan mengatakan, pembangunan sosial harus memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
”Setiap manusia memiliki potensi, kemampuan, dan kesempatan untuk berkembang. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh kehidupan yang layak, pelayanan yang baik, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Usai menghadiri kegiatan tersebut, Jihan meninjau progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Pasar Kota Krui. Program ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan ekonomi, kemudahan akses kebutuhan usaha, serta pengembangan potensi kelautan dan perikanan.
Kunjungan berlanjut ke Pasar Way Batu. Di lokasi itu, Jihan memantau harga sejumlah bahan kebutuhan pokok dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan harga tetap terkendali dan distribusi barang berjalan lancar.
Sementara di RSUD KH Muhammad Thohir, Jihan melihat langsung ketersediaan sarana dan prasarana, terutama peralatan medis yang menunjang pelayanan pasien.
Rangkaian kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung memantau pelaksanaan program pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat berjalan sesuai kebutuhan.
