Halamantoday.com, Pesisir Barat – Terbukti langgar netralitas ASN, oknum Kepala Dinas di Pesisir Barat Lampung di rekomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendapatkan sanksi.
Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa,Bawaslu Pesisir Barat,J.Wilyan Gulta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk serta hasil kajian pengawas pemilihan maka yang bersangkutan diputuskan terbukti melanggar netralitas.
“Untuk status temuan yakni berupa dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya,”ucapnya, Rabu (9/10/2024).
Dikatakannya, hasil temuan tersebut telah direkomendasikan kepada BKN yang ditembuskan kepada Kemenpan RB, Menteri dalam negeri dan PPK Pesisir Barat.
Nanti kata dia, BKN yang akan memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan.
“Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, kami hanya merekomendasikan nanti BKN yang akan memutuskan sanksi apa yang akan diberikan,”bebernya.
Dijelaskannya, status temuan ini merupakan tindak lanjut dari temuan Nomor 01/TM/PBB/Kab/08.15/X/2024 tentang dugaan pelanggaran netralitas ASN.
Adapun terlapor merupakan salah satu Kepala Dinas Pesisir Barat berinisial AS. Ia diduga melanggar netralitas ASN karena Like atau menyukai status di media sosial yang menunjuk foto salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat.
Sebelum mengeluarkan surat rekomendasi pihaknya terlebih dahulu melakukan berbagai tahapan mulai dari penyelidikan termasuk pemanggilan dan klarifikasi hasilnya terlapor terbukti melanggar netralitas. ( red)
“Maka Bawaslu akan merekomendasikan kepada BKN, instansi terkait nanti yang akan memberikan sanksi kalau dulukan KASN ya, jadi batasan Bawaslu hanya sampai memberikan rekomendasi,”jelasnya.
Sementara untuk pelanggaran yang masuk dalam tindak pidana, maka akan ditangani oleh Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu,Jaksa dan Kepolisian. (red)
